Mau kemana nomor 8 ?

pks1Mau ke mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Pertanyaan inilah yang muncul di benak banyak orang akhir-akhir ini. Menjelang Pemilu 2009 partai dakwah yang satu ini memang banyak memancing perhatian dengan manuver-manuver politik tak terduga. Serial iklannya yang mengangkat sejumlah tokoh sejarah menuai kritik.

Iklan PKS yang menampilkan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari mendapat tanggapan dari kalangan Muhammadiyah dan NU. Pendukung dua ormas besar itu menuding PKS mengincar warga mereka. Padahal, pandangan keagamaan PKS tidak sejalan dengan ajaran dua tokoh tersebut.

Terlebih lagi ketika sebuah sekuel iklan PKS menampilkan mantan Presiden Soeharto. Kritik pedas berdatangan silih berganti. PKS dituding berbalik langkah, dari partai yang reformis menjadi parpol yang pragmatis. Menghalalkan segala cara untuk menarik massa.

Pastilah reaksi keras itu tidak sulit dipahami. Kita semua mengetahui bagaimana reformasi merupakan gerakan bersama untuk menolak politik otoritarian Orde Baru, dan ketika itu, PKS termasuk yang paling lantang berteriak reformasi. Tapi kini ? Baru 10 tahun berlalu, PKS seolah melupakan semangat itu demi meraup kekuasaan.

Sebenarnya pragmatisme PKS bukan fenomena baru. Kemauan dan kemampuan mengambil langkah politik taktis terlihat sejak Pemilu 2004. Melihat hal ini – menurut ilmuwan politik – membagi perilaku partai politik ke dalam tiga kategori: perilaku dalam organisasi, perilaku dalam pemilu, dan perilaku dalam pemerintahan. Dalam ketiga ranah ini, perlahan tapi pasti PKS makin taktis, rasional, pragmatis.

Dalam organisasi contohnya, parpol yang banyak diawaki mantan aktivis masjid kampus ini terkena apa yang disebut sebagai “hukum besi oligarki”. Pada masa-masa awal kelahirannya, kendali partai politik berada di tangan anggotanya (demokratis). Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kepemimpinan akan beralih ke tangan segelintir pimpinan (oligarki) karena tuntutan efektivitas organisasi. Dan ini dialami PKS. Pada awal sejarah partai ini, ketika itu bernama Partai Keadilan (PK) anggaran dasar partai menyebutkan, lembaga pengambil keputusan tertinggi adalah musyawarah nasional. Artinya, setiap keputusan penting selalu dirembuk dan dibicarakan bersama oleh anggota partai. Perkembangan berikutnya, setelah berubah menjadi PKS, anggaran dasar partai menyatakan, lembaga pengambil keputusan tertinggi adalah Majelis Syuro. Keputusan tertinggi cukup di tangan sekelompok pimpinan.

Demikian pula dalam perilaku pemilu, PKS mengalami perubahan drastis dari idealis menjadi taktis dan pragmatis. Menjelang Pemilu 1999, Dewan Syariah PK – lembaga yang bertugas membuat putusan agama untuk anggota dan simpatisan partai mengeluarkan seruan kepada kader dan pendukung PK untuk tidak terjebak dalam kesibukan mencari pemilih. Sebab menurut Dewan Syariah, partai ini didirikan bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk menebar dakwah. Alhasil Dewan Syariah menyerukan kepada segenap kader dan pendukung untuk lebih banyak meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab hanya Tuhan yang Mahakuasa yang bisa membuat sebuah partai menang atau kalah. Hasilnya ? Dan terbukti, PK gagal!

Menjelang Pemilu 2004, sikap dan perilaku PKS berbalik nyaris 180 derajat. Pada periode ini, PKS meyakini, keberhasilan partai dalam pemilu adalah kecerdasan menyusun strategi dan kegigihan menjalankan kampanye. PKS pun melatih kader-kadernya dengan berbagai keterampilan profesional dalam persuasi dan propaganda politik. Mereka menyewa konsultan profesional untuk melatih kader partai berhubungan dengan media dan membuat berita. Yang lebih menarik, Dewan Syariah PKS kemudian mengeluarkan seruan bahwa yang terpenting dilakukan para kader adalah mengajak orang mencoblos PKS. Soal dakwah bisa dilakukan setelah itu. Hal ini contohnya dilakukan PKS pada sela-sela di kegiatan “liqo”-nya ataupun dengan kegiatan “spreading”-nya serta kegiatan-kegiatan PKS yang lain.

Perkembangan yang makin pragmatis juga terjadi dalam perilaku PKS di pemerintahan (legislatif dan eksekutif). Pada zaman PK, meski gagal melampaui electoral treshold 2% dan tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya, PK berhasil mengirim tujuh wakilnya di DPR. PK juga sempat mendapat jatah satu kursi di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode ini, perilaku kader-kader partai di pemerintahan lebih mencerminkan gagasan ideal sebuah partai politik yang ingin melakukan perubahan besar. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail begitu gencar memburu koruptor kakap, yang membuatnya harus berbenturan dengan presiden dan terdepak dari kabinet. Ketika itu, PK juga hanya bersedia berkoalisi dengan partai Islam. Terbukti, partai ini menolak tawaran posisi menteri dalam kabinet Megawati yang notabene berasal dari PDI, pada saat setelah Gus Dur dimakzulkan MPR.

Namun kiprah kader partai dakwah ini berubah banyak ketika berganti menjadi PKS. Menjelang pemilihan presiden 2004, PKS tidak bulat mendukung Amien Rais yang notabene representasi politisi muslim yang sejalan dengan identitas politik PKS. Sebagian pimpinan PKS lebih memilih Wiranto karena alasan pragmatis politik bahwa yang terakhir ini lebih punya kans memenangkan kompetisi. Di arena pemilihan kepala daerah, PKS tidak canggung lagi berkoalisi dengan parpol yang tidak berbanderol Islam. Bahkan ia menjalin koalisi dengan partai Kristen, PDS.

Arah PKS

Lantas mau ke mana sebenarnya PKS? Kalau melihat perubahan dari idealis menjadi pragmatis tadi, apakah PKS akan berubah menjadi seperti partai politik yang lain? Bukan lagi partai dakwah yang bercita-cita membangun masyarakat Islam dan memperjuangkan Islam dalam ranah politik?

Sebenarnya tidak juga. Kalau kita cermati lebih dekat, akan terlihat bahwa meskipun partai ini berubah cukup drastis, dari idealis di zaman PK menjadi pragmatis di zaman PKS, ia tidak pernah mengubah rumusan ideologinya. Ia tetap partai Islamis yang evolutif yang meniru gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang bercita-cita memperjuangkan terbentuknya masyarakat Islami melalui pembentukan jaringan kader untuk menumbuhkan individu-individu Islami. Individu-individu ini nantinya membangun unit-unit keluarga Islami, yang akan melahirkan dan mendidik generasi Islami. Ketika sudah terbentuk generasi Islami, akan terbentuk masyarakat Islami. Jika sampai di sini, tuntutan akan sistem politik dan kebijakan yang Islami hanya menunggu waktu.

Lalu, apa yang membuat partai yang memiliki reputasi bersih ini seolah berubah pikiran menjadi pragmatis? Di satu sisi, ada sebagian komentator mengungkapkan bahwa pragmatisme PKS tidak lebih dari sekadar kamuflase untuk menutupi agenda mereka yang sebenarnya. Mereka ingin terlihat moderat untuk mendapatkan dukungan massa sebanyak-banyaknya.

Setelah mereka memenangkan kekuasaan, menurut pendapat ini, PKS baru akan menunjukkan wajah aslinya yang Islamis. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa politisi PKS sebenarnya tidak beda dari politisi pada umumnya, yang berorientasi kekuasaan. Menurut pandangan ini, pimpinan PKS baru menyadari bahwa politik memang harus pragmatis.

Tapi, dalam tilikan yang lebih teoretis, kedua pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Pragmatisme PKS bukanlah karena ingin menutupi hidden agenda politik Islamis dan bukan semata pragmatisme yang banal. Melainkan lebih karena produk aturan main politik demokrasi yang dibangun dan diinstitusionalisasikan di negeri ini selama 10 tahun terakhir.

Tapi harus diingat bahwa partai-partai politik tidak bermain di ruang kosong, melainkan dalam sebuah bingkai bernama institusi demokrasi. Institusi adalah tatanan untuk mengatur perilaku manusia. Dan institusi itu sendiri memiliki dua fungsi pokok.

Pertama, institusi menyediakan aturan berperilaku. Dalam bingkai institusi (dalam hal ini demokrasi), perilaku partai politik menjadi teratur dan mudah diprediksi. Institusi yang stabil, dengan demikian, memotivasi aktor politik untuk berperilaku rasional dan terprogram. Kedua, institusi berfungsi menfasilitasi distribusi kepentingan secara lebih adil. Artinya, dalam institusi yang stabil, aktor politik akan terdorong untuk saling bekerja sama.

Lebih lanjut, institusi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu institusi formal dan informal. Yang pertama merujuk pada aturan main yang terkodifikasi, misalnya konstitusi, hukum, hingga kontrak. Sedangkan yang kedua merujuk pada sistem yang mengatur perilaku tapi tidak terkodofikasi. Contohnya budaya, agama, dan ideologi.

Dalam analisis ini, baik yang formal maupun informal, institusi memiliki fungsi sama. Keduanya memiliki hubungan saling melengkapi. Institusi formal membantu institusi informal supaya lebih efektif. Misalnya, undang-undang biasanya merupakan formalisasi nilai budaya dan agama di masyarakat. Sebaliknya, institusi informal membantu mencari jalan bila institusi formal tidak berfungsi dengan baik.

Teori ini cukup akurat untuk menjelaskan pragmatisme PKS. Pragmatisme itu bukan upaya menutupi agenda tersembunyi dan bukan pula karena PKS tidak lagi peduli pada ideologi partai dakwah. Pragmatisme lebih merupakan buah institusionalisasi sistem demokrasi. Sebab sebenarnya perilaku partai politik tidaklah hanya didorong oleh ideologi, melainkan juga dipengaruhi aturan main, yaitu sistem demokrasi.

Seperti penjelasan diatas, ideologi sebagai institusi informal dan demokrasi sebagai institusi formal selalu berbanding terbalik. Ketika masih bernama PK, institusi formal (sistem demokrasi) yang ada pada waktu itu belum stabil. Karena itu, PK cenderung berperilaku ideologis. Namun ketika sistem demokrasi makin berjalan baik dan aturan main politik makin stabil – dengan berbagai amandemen UUD serta penyempurnaan UU Pemilu dan Pemilihan Presiden, UU tentang Fungsi dan Kedudukan DPR, UU Partai Politik, dan lain-lain – partai dakwah yang kemudian bernama PKS ini pun cenderung berperilaku mengikuti institusi formal: rasional, taktis, pragmatis.

Jadi, mau ke mana PKS? Kalau pertanyaan ini masih juga muncul, jawabannya ada pada sejauh mana stabilitas sistem demokrasi kita. Jika demokrasi dan demokratisasi tetap stabil sebagai aturan main politik, bisa dipastikan, PKS akan tetap pragmatis. Namun, sebaliknya, jika demokrasi mulai goyah dan tidak lagi menjadi aturan main utama, maka mudah diramalkan bahwa perilaku politik ideologis akan kembali bermunculan. Mungkin bukan hanya dari PKS. Dan hal ini terbukti, di saat sekarang dimana demokrasi masih tetap stabil sebagai aturan main politik – PKS bersedia menjalin kerjasama dengan Partai Golkar maupun Partai Demokrat dalam Pemilu pemilihan presiden 2009 mendatang. Dan PKS membaca peta politik – berkoalisi dengan Partai Golkar atau dengan Partai Demokrat agaknya lebih punya kans dalam memenangkan kompetisi.

Wallahu A’lam.

*) Sumber : Majalah GATRA

Advertisements

13 Responses

  1. Kenapa ya Banyak orang muhammadiyah nimbrung ke PKS. Apa di muhammadiyah dakwahnya kurang???

  2. Assalamu’alaikum sahabat

    Kali ini kita berbeda dalam pandangan politik
    bagaimana pendapat rekan2 dengan dukungan PKS kepada pak SBY? bagaimana juga sikap PKS terhadap dukungan SBY kepada PBB yang menyetujui resolusi embargo kepada Republik Islam Iran?

    Bagaimana juga rekan2 akan mejawab pernyataan SBY yang menganggap konflik Palestina adalah konflik politik? padahal jelas ini adalah konflik agama?

    Apakah ini sikap orang islam?
    dan Apakah anda rela suara anda akan digunakan untuk mendukung SBY agar berhasil di pemilu presiden nanti? yang jelas sikap pemimpin PKS lebih mendukung berkoalisi dengan demokrat…

    Reply:
    Pilih pemimpin yang baik dalam mengambil tasharuf bagi bangsa ini.. Tasharaful imaami ‘alaa ro ‘iyyatihi manuutun bil maslahah ; pada dasarnya tasharuf/kebijakan pemimpin harus memperhatikan kemaslahatannya bagi umat..

  3. Assalamu’alaikum wr.wb.

    maaf hanya sedikit menyela…
    wah nampaknya seru juga ya ngomongin politik
    nggak ada habisnya…

    klo menurut saya, apapun partainya minumnya teh botol sosro hehehehe… 🙂

    maksud saya apapun pandangan kita saat ini tetaplah berpegang pada satu tujuan yaitu mendapatkan ridho dari Alloh SWT…

    coba semua politikus muslim kita kaya gitu ya, ga mungkin ada yg saling hujat, saling dorong, saling baku hantam… ih najis tralala deh kekekekeke…

    qt doakan aja moga mereka yg dah diatas ga memudarkan pegangan atawa pedoman mereka biar ga haus kekuasaan, n nafsu, begitu juga dg qt2 yg dibawah nee, tetep jaga kebersihan hati biar dapat memilih dengan bijak… ok??? amiiin…

    tetep jaga kekompakan ormas2 islam yee

    gitu aja deh dari saya sekian
    Fastabiqul khoirot…!

    wssalam…

  4. Ehmm… Trus kontribusi kita apa? Untk memulihkan negara hehe
    Nah, bagaimana cara nya menuju ‘kesejahteraan bersama?’ 😛

    Reply:
    Cara-cara PKS & sistem Tarbiyah dalam mencapai kemenangan disamping mengerjakan kebaikan tapi secara tidak disadari disisi lain juga menghambat kebaikan-kebaikan yang lain.

    Caranya menuju sejahtera?

    Pertama, bagi yang suka berpolitik & mempunyai pandangan bahwa PKS adalah wadah yg baik utk berdakwah serta bisa mjd sarana menuju kesejahteraan bersama, sudah barang tentu pastinya memilih PKS.

    Tapi harus di ingat, itu menurut pandangan org yg meyakini bahwa PKS adlh wadah pilihan yang tepat.

    Namun bila bagi org yg berpandangan bahwa ternyata berdakwah melalui partai Golkar lebih efektif & bisa mencapai kesejaheraan bersama, sudah barang tentu partai Golkar yg akan dipilihnya.

    Hal itu terjadi karena sejatinya kita tdk bisa memaksakan sebuah kebenaran yg mutlak kpd org lain meskipun menurut pandangan kita paling benar tapi belum tentu menurut pandangan org lain juga benar.

    Yang kedua, bagi yang tidak suka berpolitik, untuk mencapai kesejahteraan bersama bisa juga diwujudkan dengan ber-organisasi. Lewat Muhammadiyah contohnya. Disamping memiliki Majelis Kesejahteraan, Muhammadiyah juga memiliki Majelis-majelis yg lain untuk memenuhi kebutuhan umat seperti Majelis Ekonomi, Majelis Tarjih, dsb.

    Tapi sekali lagi, itu menurut pandangan org yg meyakini bahwa Muhammadiyah bisa mjd sarana berdakwah serta bisa mjd sarana utk mewujudkan kesejahteraan bersama dan tidak menganggap bahwa organisasi bukanlah hal yg bid’ah. Krn dalam logika fiqhiyah dikatakan: “Man layatim al wajib illa bihi fa huwa wajib ; bahwa manakala suatu kewajiban itu tdk akan sempurna jika tanpa sesuatu yg lain (organisasi/wadah)”. Sehingga dalam hal ini wadah/organisasi itu bukanlah bid’ah, tetapi kewajiban agama untuk mewujudkan risalah Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yg dicita-citakan. Dan juga Ali Bin Thalib pernah mengatakan: “al-haqqu bilaa nidhaamin yaghlibuhul baathilu bin nidhaam ; kebenaran yg terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yg terorganisir secara rapi. Jadi, disinilah pentingnya organisasi.

    Nah, kalau bagi HTI, di analogikan seperti org memancing mau dapet ikan atau tidak, jawabannya sudah pasti tetap Khilafah-lah yang paling tepat. Krn menurut HTI – Khilafah dapat mewujudkan kesejahteraan.

    Sekali lagi kita tidak bisa memaksakan sebuah kebenaran yg mutlak kepada org lain meskipun menurut pandangan kita paling benar tapi belum tentu menurut pandangan org lain juga benar. Dibutuhkan sikap yg bijaksana.

    Satu hal yang penting adalah, kesejahteraan tidak akan bisa terwujud jika hanya diusung satu partai, satu organisasi, atau satu jamaah saja. Tapi untuk mewujudkan kesejahteraan yg hakiki dan merata diperlukan ukhuwah/persaudaraan – yg selama ini nyaris hanya mjd mitos, mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan.

    InsyaAllah jika sudah memahami semua yg telah dituliskan diatas, tidak akan ada lagi pertanyaan “kalau enggak begini, bagaimana caranya???” Karena hakikatnya tiap org punya cara dan wadah sendiri-sendiri untuk mewujudkan Izzatul Islam wal muslimin ; kejaayaan Islam dan kaum muslimin”.

    Wallahu a’lam

  5. tetep aja,
    Islam YES! partai Islam NO!

    islam sbnrnya ap sih?
    muslim it sbnrnya juga apa?

    yg penting bukan menang-menangannya..
    tapi berlomba-lombalah untk brbuat kebajikan demi ksejahteraan bsma..
    Fastabiqul khoirot…!

    • anda yang mengatakan islam yes, tapi tidak mau berpolitik sama saja dengan menentang konsep Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin !

      • hukum Alloh itu di tegakkan , bukan dibuat tawar~menawar dengan hukum buatan manusia !!
        ( QS. Al~Maidah : 48 – 50 )

  6. kalau menurut ane sich ngak masalah asalkan tidak ada yang di rugikan, memang kalau PKS menggunakan tokoh-tokoh nasional dilarang ya? sebenarnya jika kita bisa bersikap dewasa sedikit tidak akan ada yang dirugikan sama sekali.
    ingat yang di butuhkan masyarakat sekarang bukan perang politik bukan janji politik tetapi yang mereka inginkan adalah hidup bahagia di bumi Indonesia

    intinya kita bisa melihat bagaimana Rasululloh yang di senangi oleh semua orang tidak hanya orang islam saja, tidak hanya ketika Rasululloh masih hidup, tetapi sampai sekarangpun masih. bahkan bnyak orang non muslim yang masuk islam juga karena kebaikan dan ke tulusan dari Rasululloh SAW.
    karena itu kalau memang para pahlawan nasional yang di sebutkan oleh PKS memang milik umum bukan milik suatu golongan tertentu maka janganlah kita bersikap sinis, marah dan bahkan sampai memecah ukhuwah islamiyah
    wallahu’alam

  7. hmmmmm .. komentar apa yaaaaaaaa

  8. Pertama, atas reaksi NU dan Muhammadiyah terhadp iklan A. Dahlan dan Hasyim Asy’ari, saya memandangnya sebagai sebuah klaim sepihak oleh kedua kelompok atas “kepemilikan” kedua tokoh. A. Dahlan dan Hasyim Asy’ari dalam perjuangannya tak pernah berkata:”aku memperjuangkan semua ini demi Muhammadiyah/NU”….tapi mereka memperjuangkan terbentuknya sebuah sistem Islami pada setiap sendi kehidupan umat Islam di Indonesia. Maka, protes2 yang keluar dari kedua kelompok tersebut atas iklan PKS, menurut saya, menunjukkan bagaimana piciknya mereka memandang perjuangan tokoh2 besar seperti A. Dahlan dan Hasyim Asy’ari. Seperti kata Tifatul Sembiring, bahwa reaksi kedua kelompok tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan akan “kebesaran” PKS. Mereka khawatir, suara dari masa Muhammadiyah dan NU akan lari ke PKS.

    Kedua, sejak munculnya iklan Soeharto di media, saya semakin yakin, bahwa PKS mulai kehilangan arah. Saya tidak sedang berburuk sangka, tetapi ralat yang dikeluarkan Ust. Hidayat Nurwahid yang menyatakan bahwa “Soeharto memang bukan seorang Guru Bangsa” menguatkan praduga yang saya buat. Kekhawatiran itu sebenarnya sudah tampak jelas dalam tulisan2 saya dan “protes” saya pada beberapa penggerak partai ini, ketika pada pemilu 2004, Anis Matta dan beberapa rekan2 lain memilih memberikan suaranya kepada WIranto. Padahal Wiranto memiliki daftar hitam yang panjang atas banyaknya kasus pelanggaran HAM di negeri ini. Belum lagi track record kelam Golkar yang sudah menjadi rahasia umum seluruh penduduk Indonesia.

    Melihat banner KAMMI yang digunakan bro Agus, mengingatkan saya pada diskusi2 panjang antara, saya, suami dan seorang sahabat….yang saat ini berada di pucuk pimpinan KAMMI pusat. Tentang dakwah, metode dakwah, prakmatisme politik..dan PKS. Cara pandang kami sangat berbeda. Sejak pemilu 2004, kami sama-sama tahu, dimana kami saat itu “berdiri”. Suami hanya bilang, “kita hanya sedang berada di jalan yang berbeda menuju Roma”. Ah…tapi bukankah jalan itu juga harus bersih, sahabatku? Tapi saya senantiasa berharap, bahwa “perbedaan” yang ada di tubuh saudara-saudara ku di gerakan tarbiyah ini, masih terjaga seperti kami….terjalin dimanapun saat ini kami berada.

    Saya masih punya asa bahwa suatu hari nanti, PKS akan segera kembali ke khittah nya..
    Amiin summa amiin

  9. Islam itu sendiri sudah membumi dan humanis 🙂 bahkan yg paling sempurna, karena ia dustur illahi. PKS sedang berusaha melakukan itu sekemampuan mereka, saya berbaik sangka…

  10. di th 2009 nti akn lbh baik, jikalau partai2 islam seperti pks lbh menunjukkan sikapnya yg membumi dan humanis, saya rasa it baik bagi kemajemukan bangsa ini..

  11. yang pasti perjuangan bisa lewat apa saja, termasuk menegakan agama Allah juga bisa lewat parlemen sepeti saudara kita PKS. bg saya yang penting al Qur’an dan Sunah maqbulah masih jadi pegangan dan pedoman hidup, siapapun its oke………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: